Evaluasi Pergub JKA, DPRA Tekankan Keselarasan dengan Qanun dan Hak Dasar Rakyat
BANDA ACEH | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 28 April 2026, untuk membahas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga keagamaan, hingga organisasi masyarakat sipil, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kebijakan publik yang responsif dan inklusif.
Dalam memastikannya, Ketua DPRA menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi turunan dengan kebijakan yang lebih tinggi, khususnya qanun yang telah menjamin pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat Aceh. Ia menyampaikan bahwa Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 serta arah kebijakan dalam RPJMA 2025–2029 menegaskan komitmen terhadap cakupan jaminan kesehatan secara menyeluruh.
Sehubungan dengan itu, DPRA mencermati adanya penyesuaian dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2026, terutama terkait mekanisme pengaturan akses layanan yang berbasis pada data tertentu. Dalam forum tersebut disampaikan perlunya kehati-hatian dalam penerapan kebijakan agar masyarakat Aceh mudah dalam memperoleh layanan kesehatan.
DPRA juga menilai bahwa proses penyusunan kebijakan perlu terus diperkuat dari sisi administratif dan teknis, sehingga implementasinya dapat berjalan optimal dan selaras dengan prinsip perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, forum RDP menjadi ruang bersama untuk menghimpun masukan, klarifikasi, serta pandangan konstruktif dari seluruh pihak.
Melalui forum ini, DPRA membuka ruang dialog yang luas guna menghasilkan rekomendasi terbaik. Salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Pergub dimaksud, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sejalan dengan semangat qanun serta kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
DPRA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Hasil dari RDP ini nantinya akan menjadi dasar dalam menguraikan langkah-langkah lanjutan, termasuk rekomendasi resmi kepada Pemerintah Aceh.
Rapat Dengar Pendapat tersebut dibuka Ketua DPRA dan selanjutnya dipimpin oleh unsur Badan Legislasi DPRA guna mendalami berbagai masukan yang berkembang selama forum berlangsung.
Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, DPRA berharap setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal serta menjaga hak-hak dasar masyarakat Aceh secara berkelanjutan.(Sal)