Dok
Aceh Timur | Polemik antara PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I Julok Rayeuk Utara (JRU) dengan masyarakat Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur butuh atensi Pemerintah guna menyelesaikan segera sengketa lahan.
Hal itu diutarakan oleh anggota DPRK Aceh Timur, Fraksi Partai NasDem, Zulfadli Oyong dalam siaran persnya, Minggu (18/6/2023).
" Pemerintah secepatnya ambil andil dalam polemik ini, karena sudah berlarut-larut belasan tahun tanpa ada kejelasan dan kepastian padahal butir kesepakatan sudah ada akan tetapi tidak dilaksanakan dengan dalih bermacam alasan, termasuk tidak ada dana, " Kata Oyong kepada media,
Jika sengketa lahan ini lanjut tidak digubris oleh Pemerintah, maka dikhawatirkan terjadi gesekan antara PTPN I JRU dengan Desa setempat, pasalnya warga disana pun sudah bebal dengan permasalahan tersebut yang tak kunjung selesai.
" Dalam hal ini Pemerintah harus menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera mengukur tapal batas sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tahun 2020 lalu, " Ungkapnya
Bahkan, menurut keterangan warga kepada Dewan Termuda itu, sejumlah masyarakat menjadi korban karena dianggap mencuri sehingga perusahaan plat merah tersebut melaporkan ke pihak kepolisian, dan pada akhirnya ada yang dari mereka terpaksa mendekam di balik jeruji besi.
" Maka dari itu kita minta secepatnya Pemerintah mengambil tindakan, ini kan terjadi karena kedua belah pihak menganggap itu hak mereka, baik dari PTPN I JRU maupun masyarakat Desa Seuneubok Bayu," Katanya
Lebih lanjut dirinya menyampaikan tujuan dari pengukuran lahan ini untuk mengetahui kebenaran apakah milik perusahaan atau masyarakat.
" Tujuannya untuk mengetahui apakah ini lahan milik perusahaan atau milik masyarakat, oleh sebab itu perlu atensi dari Pemerintah, jangan sampai terjadi serobot menyerobot lahan yang berkepanjangan, " Tutupnya(red)
