IDI - Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H. mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Haji Ruslan Daod, dalam kunjungan kerja ke sejumlah titik infrastruktur di wilayah Aceh Timur, Jumat (27/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya peninjauan langsung kondisi sarana dan prasarana pascabencana banjir dan longsor yang melanda daerah itu beberapa waktu lalu.
Rombongan turut didampingi seluruh anggota DPRK Aceh Timur Fraksi PKB, para camat dari wilayah yang dikunjungi, serta tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia. Hadir pula perwakilan dari sejumlah Direktorat Jenderal, di antaranya Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, serta Ditjen Prasarana Strategis.
Sejak pagi, rombongan bergerak menyisir sejumlah titik strategis yang terdampak bencana. Peninjauan diawali ke Waduk Merbau II di Kecamatan Birem Bayeun, guna melihat kondisi infrastruktur pengendali air yang berperan vital dalam mengurangi risiko banjir.
Dari sana, rombongan melanjutkan peninjauan ke ruas Jalan Lintas Idi–Keude Geureubak , yang menjadi salah satu jalur transportasi utama masyarakat yang saat ini rusak parah dan perhatian khusus karena berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Kunjungan kerja juga menyasar pusat aktivitas ekonomi masyarakat, yakni Pasar Rakyat Idi Rayeuk dan Pasar Rakyat Peureulak. Di dua lokasi tersebut, rombongan berdialog dengan pedagang terkait kondisi bangunan pasar yang mengalami kerusakan pada sejumlah fasilitas penunjang.
Peninjauan berlanjut ke titik rawan abrasi dan kerusakan daerah aliran sungai, termasuk IJD Teupin Pukat, kemudian menyusuri Krueng Arakundo beserta daerah alirannya hingga ke Desa Pante Rambong dan Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari. Bahkan, rombongan menembus kawasan pedalaman untuk memastikan kondisi tanggul, badan sungai, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan ke Dayah Alue Angen di Aceh Utara serta peninjauan IJD Tanjong Meunje - Meunasah Asan, yang juga dilaporkan mengalami kerusakan cukup serius.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Haji Ruslan Daod mengatakan bahwa pascabencana yang melanda Aceh Timur, banyak infrastruktur sarana dan prasarana dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
“Pascabencana beberapa waktu lalu, kita melihat langsung banyak infrastruktur yang rusak parah. Karena itu hari ini kami bersama tim dari Kementerian PU turun langsung ke lapangan untuk mengroscek dan memastikan kondisi riilnya,” Ungkapnya.
Ia menegaskan, hasil kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perjuangan di tingkat pusat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI bersama jajaran Kementerian PU menjadi angin segar bagi masyarakat Aceh Timur yang masih bergulat dengan dampak bencana.
“Kunjungan kerja HRD ke Aceh Timur ini ditemani langsung oleh T. Ashadi dan tim dari Kementerian PU Republik Indonesia serta pengurus Partai PKB Aceh Timur. Kami berharap beliau terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah kami,” kata Zainal.
Ia menambahkan, banjir dan longsor yang melanda sejumlah kecamatan telah menyebabkan kerusakan besar, tidak hanya pada infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga pada fasilitas umum, pasar, hingga sistem pengendali banjir.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah pusat. Banyak infrastruktur yang hancur dan rusak, sehingga membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi,” Ujarnya.
Kunjungan yang berlangsung hingga sore hari itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, diharapkan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada kondisi faktual, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Bagi masyarakat Aceh Timur, kehadiran rombongan Komisi V DPR RI tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan harapan nyata agar denyut pembangunan kembali pulih dan infrastruktur yang menjadi tulang punggung aktivitas warga dapat segera difungsikan secara optimal. (*)
