ACEH BESAR – Komisi VII DPR RI menyoroti fenomena janggal terkait harga jual Semen Andalas yang ditemukan lebih murah di Medan, Sumatera Utara, dibandingkan di Aceh, padahal pabriknya berlokasi di Aceh.
Temuan ini mengemuka saat Komisi VII DPR RI menggelar kunjungan kerja (reses) masa persidangan I tahun 2025–2026 ke PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (24/10/2025).
Ketua Komisi VII DPR RI, Dr Saleh Partaonan Daulay MAg MHum MA, mempertanyakan langsung temuan tersebut kepada manajemen perusahaan. Ia membeberkan bahwa harga semen Andalas di Medan bisa berkisar Rp 53 ribu per sak, sementara di Aceh sendiri harganya justru lebih tinggi.
“Semen yang dikirim ke Medan dan kembali lagi ke Aceh justru lebih murah harganya. Ini sangat tidak masuk akal. Kenapa bisa lebih murah di luar daerah?” tanya Saleh dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan kerja yang turut dihadiri oleh Bupati Aceh Besar, Syekh Muharram Idris, itu menyimpulkan beberapa poin penting. Komisi VII menilai PT SBA belum maksimal dalam mengontrol pasar sehingga terjadi disparitas harga.
Dari hasil reses, Komisi VII DPR RI merekomendasikan beberapa hal, yakni:
PT SBA dinilai belum maksimal mengontrol pasar.
Induk perusahaan diminta segera menertibkan tata distribusi.
Perlunya transparansi dan penegasan program CSR untuk masyarakat, termasuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Memaksimalkan mesin produksi yang saat ini belum beroperasi.
Penertiban penggerukan klinker di pelabuhan agar proses produksi lebih efisien.
Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI mendesak agar temuan lapangan ini disampaikan langsung kepada Menteri Perindustrian untuk ditindaklanjuti.
“Kami minta ini ditindaklanjuti secara serius. Persoalan harga hingga produksi harus diperbaiki,” tegas Saleh.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi titik balik bagi pengembangan industri semen di Aceh, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Bupati Aceh Besar, Syekh Muharram Idris, dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa keberadaan perusahaan harus membawa manfaat nyata bagi kemajuan daerah.(*)
